Deli Serdang || Satellitnusantara.com
Penguatan program swasembada pangan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kolaborasi lintas kementerian bersama TNI dan Polri dinilai mampu mempercepat tercapainya target ketahanan pangan nasional.
Namun, di balik semangat tersebut, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya mengedepankan peran dan hak petani lokal, terutama dalam pengelolaan lahan. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah konflik lahan di Ramunia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Muhammad Iqbal, Ketua Gerakan Rakyat Tanpa Partai (GETAR) Sumut, menegaskan bahwa konflik lahan di Ramunia menjadi cermin lemahnya komunikasi dan sinergi antara pihak terkait dengan petani yang sejak lama mengelola lahan tersebut.
“Persoalan lahan Ramunia ini sudah menjadi isu nasional. Mediasi demi mediasi sudah dilakukan, termasuk melibatkan berbagai lembaga terkait. Bahkan, sebelumnya sudah ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh PUSKOPAD Kodam I/BB. Namun, sampai hari ini, para petani masih belum mendapatkan kepastian hukum,” tegas Iqbal.
Dalam waktu dekat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dijadwalkan hadir di Sumatera Utara untuk menghadiri kegiatan Panen Raya Padi di Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu. Iqbal menyebut kehadiran Panglima TNI menjadi momentum penting bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami mendukung program swasembada pangan, namun jangan sampai program ini mengabaikan hak-hak petani lokal. Apalagi jika sampai memicu konflik di tengah masyarakat yang selama ini bergantung hidup dari lahan tersebut secara turun-temurun,” kata Iqbal.
Ia menegaskan, TNI sebagai bagian dari program ketahanan pangan seharusnya dapat bergandengan tangan dengan para petani, bukan justru memonopoli atau menghadirkan kepentingan bisnis di dalamnya.
“Harapan kami, TNI bisa menjadi mitra yang mendorong kedaulatan pangan rakyat, bukan hanya sebagai pelaksana proyek. Petani harus merasa berdaulat di negeri sendiri,” tutupnya. (Tim)
