satellitnusantara.com, Sergai – “Besarnya Anggaran Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menuai Kecaman dan Sorotan Dari Berbagai Elemen masyarakat hingga sorotan Lembaga penggiat anti korupsi di Serdang Bedagai. Anggaran ini Menjadi pemborosan Akut dan ketidak Pekaan Serta Menjadi Tamparan Keras bagi Masyarakat serdang Bedagai ungkap salah satu warga Bernama” Anto
Sambungnya lagi, ini bukan hanya sekedar Tunjangan Perumahan tetapi ini sudah termasuk Kategori foya-foya Anggaran, angka miliaran Rupiah untuk perumahan Dewan fantasi gila..Dimana jalan Desa yang masuk dalam kategori jalan kabupaten masih banyak yang Rusak dan sekolah yang perlu di Benahi, serta Rumah Rakyat masih Banyak yang Reot yang Perlu Perbaikkan Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat kabupaten serdang Bedagai kita Seakan Tidak Peka terhadap masyarakat kita,”tuturnya
Ketika awak media mencoba Melakukan konfirmasi terhadap Ketua DPRD Serdang Bedagai Togar situmorang dan Fahmi sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten serdang Bedagai melalui pesan Whaatsapp, “Bagaimana menurut Tanggapan Bapak tentang Tunjangan perumahan tersebut, Mereka Berdua Bungkam tak memberikan jawabban sama sekali yaitu Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan perwakilan Rakyat kabupaten Serdang Bedagai. 
Terpisah, Kecaman Keras dan Atensi Soroton dari Lembaga Swadaya Masyarakat terkait Anggaran yang begitu Fantastis hingga mencapai Miliaran Rupiah Terlontar Dari LSM LPKN TIPIKOR B.Tampubolon
Mengatakan” Anggaran Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang sangat begitu besar itu tidak Realistis dan Sangat-sangat pemboros an Keuangan Negara, dimana Negara mengefisiensikan Anggaran agar terarah dan efektif tepat sasaran. Justru ini terbalik Anggota Dewan malah yang seharusnya peduli pada Rakyat malah mereka yang Duduk Sebanyak 45 anggota Dewan malah tunjagan Perumahan mereka begitu besar, ini Mencekik Rakyat.
“Dimana Hati Nurani Mereka,,,sambungnya lagi..”Kami saja LSM LPKN Tipikor Yang memonitoring Anggaran yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai Tidak Pernah Dikasih 1 rupiah Pun dari Anggaran APBD kabupaten Serdang Bedagai Baik itu kantor, Penyuluhan atau Bimbingan Kepada Masyarakat, Perjalanan Dinas atau yang Lain nya,terkait masalah Tunjagan Perumahan Anggota DPRD kami meminta kepada BPKP untuk mengaudit semua kegiatan yang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari tahun Sebelum yaitu Tahun 2024 dan 2025.
Bila ditemukan Kerugian Keuangan Negara Lakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), jika tidak dikembalikan Laporkan pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) akhirinya, Rabu 21/10/2025
Perlu Diketahui merujuk Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sedang Bedagai Nomor 31 tahun 2021 dan Turunan UUD yang terkait dalam pasal 19,
Tunjagan perumahan sebagaimana dimaksud, dalam pasal 14 huruf e diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara sesuai dengan kentetuan perundang-undangan maka anggota DPRD mendapatkan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut
a.Tunjagan Perumahan ketua DPRD Rp.14.300.000 x 12 bulan = Rp.171.600.000 × 5 tahun = Rp.858.000.000 ( Delapan Ratus Lima puluh Delapan juta Rupiah ).
b.Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD Rp.11.200.000 x 12 bulan = Rp.134.400.000 x 5 tahun = Rp.672.000.000 x 3 wakil ketua = Rp.2016.000.000.( Dua miliar enam Belas juta rupiah )
c.Tunjagan Perumahan anggota DPRD Rp.7.100.000 x 12 bulan = Rp.85.200.000.x 5 tahun Rp.426.000.000.x 41 anggota DPRD = Rp.19.170.000.000.( Sembilan Belas miliar seratus tujuh puluh juta rupiah ) jadi jumlah total angaran untuk Tunjagan Perumahan DPRD kabupaten Serdang Bedagai untuk 45 angota Dewan Dalam 5 tahun Sebesar Rp.22.044.000.000 ( Dua puluh dua miliar empat puluh empat juta rupiah ) Nilai Tunjagan
Perumahan DPRD y ang begitu Besar ini sagat membebani APBD sergai hinga berita ini diturunkan pihak DPRD maupun sekwan tidak ada respon.(tim/tj)
