satellitnusantara.com
JAKARTA – Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dari International Social Security Association (ISSA) atas capaian 98 persen dari jumlah penduduk yang tercatat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan internasional itu diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia tersebut.
Sejalan dengan itu, BPJS Kesehatan pun memberikan penghargaan UHC Awards 2024 kepada 33 propinsi serta 460 kabupaten/kota karena telah membantu Indonesia meraih predikat UHC tersebut.
Penghargaan UHC Awards 2024 itu secara resmi diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam sambutannya, mengatakan UHC Awards 2024 sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung Program JKN, serta mendorong dan memotivasi pemerintah propinsi serta kabupaten/kota lainnya untuk mencapai UHC dan mempertahankannya di 2024.
“Secara keseluruhan, Indonesia bisa mencapai UHC dalam waktu yang sangat cepat, yaitu 10 tahun. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024. Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan kepesertaan semesta sebesar 98% dari total penduduk Indonesia pada 2024,” ungkap Ghufron.
Ghufron lantas mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan Program JKN sebagai salah satu bentuk program strategis nasional dengan diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS.
“Sejalan dengan Inpres tersebut, BPJS telah bersinergi dengan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan memastikan terwujudnya perlindungan Jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk, sehingga kehadiran Program JKN betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas serta melindungi masyarakat dari kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu disampaikan, dalam rangka mengoptimalkan tercapainya Indonesia UHC hingga level desa, Direkrut Jenderal (Dirjend) Kesehatan telah mengembangkan, upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir, mengadvokasi, registrasi (PESIAR) seluruh masyarakat dalam kesemestaan program JKN.
“Program ini tidak terlepas dari dukungan gubernur, bupati dan walikota untuk mewujudkan UHC melalui pendekatan UHC desa,” tukasnya.
Dan guna mendukung layanan kesehatan, sebut Ghufron, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Selain itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).
“Adapun upaya yang telah dilakukan ini salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil,” imbuhnya.
Ghufron menyebutkan, sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun dan melonjak menjadi Rp151,7 triliun pada 2023.
“Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN 2023 mencapai 98,62%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin meminta BPJS Kesehatan menggandeng tokoh masyarakat dan agama untuk ikut menyosialisasikan program JKN-KIS, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terluar dan sulit terjangkau.
Selain itu, Wapres juga mendorong pemerintah daerah terus menggencarkan agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS.
“Kami juga ingin BPJS Kesehatan mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan,” tukasnya. (js)
Foto : Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Presiden ISSA, Mohammed Azman, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mendampingi Wapres, Ma’ruf Amin, memberikan penghargaan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati yang daerahnya meraih UHC 2024 di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, Kamis (8/8/2024). (foto:/ist)
